Kekerasan Terhadap Umat Ahmadyah Rawan Terulang

Jakarta, Kompas - Peristiwa kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, awal Februari lalu, potensial terulang di tempat lain di Indonesia. Hal itu dimungkinkan jika pemerintah tidak benar-benar menegakkan hukum dan menindak semua kekerasan.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M Ridha Saleh, menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Kamis (21/4). Keterangan itu merupakan bagian dari hasil sementara penyelidikan Komnas HAM tentang kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Komnas HAM melengkapi penyelidikan tersebut dengan mencermati kasus-kasus serupa di Indonesia belakangan ini.

Ridha Saleh menjelaskan, tragedi di Cikeusik menjadi istimewa karena berlangsung dengan melibatkan massa besar, terorganisasi, serta kemudian menimbulkan dua korban jiwa dan sejumlah korban luka. Sementara kekerasan di daerah lain tidak sampai membunuh orang. Namun, jika ditelisik, sebenarnya ada kesamaan pola kekerasan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia.

”Kesamaan kekerasan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah itu terlihat dari adanya pengumpulan massa, serangan, perusakan rumah atau masjid, dan sweeping. Tapi, pelakunya berbeda-beda,” katanya.

Kekerasan seperti itu muncul bertubi-tubi karena pemerintah tidak sigap untuk mencegah, bahkan malah terkesan membiarkan kekerasan terjadi. Untuk mencegahnya, pemerintah harus lebih tegas lagi dan menegakkan hukum kepada pelaku, termasuk pelaku penyegelan masjid atau perusakan rumah. Bagaimanapun, hal itu menyangkut perlindungan kepada warga negara dan harkat martabat manusia.

Tim Investigasi bentukan Komnas HAM sebenarnya sudah menyelesaikan penyelidikan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Selama hampir tiga bulan tim telah meminta keterangan semua pihak yang terlibat, menyaksikan, atau mengamankan peristiwa itu. Saat ini laporan penyelidikan tersebut sedang terus didalami agar bisa disusun dalam satu rumusan bersama. Rumusan itu akan dibawa dalam Sidang Paripurna Komnas HAM awal Mei nanti dan setelah itu baru bisa dibuka kepada publik.

Sementara itu, beberapa peraturan gubernur dan bupati yang melarang kegiatan warga Ahmadiyah diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji materi. Peraturan tersebut diterbitkan Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Pandeglang. Adapun SK Gubernur Jawa Timur terkait dengan larangan aktivitas Ahmadiyah akan digugat terpisah di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Para pemohon uji materi itu antara lain Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Indonesian Conference for Religion and Peace, serta Yayasan Lembaga Wahid (The Wahid Institute Foundation). Pemohon diwakili Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara.

Pengajuan uji materi tersebut, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, perlu dihargai kendati masalah kewenangan daerah mengeluarkan aturan tersebut akan memicu perdebatan panjang. ”Saya kira, ini langkah yang baik karena orang biasanya taat setelah ada putusan pengadilan. Kalau MA menilai salah, kami juga akan menghormati dan peraturan-peraturan itu gugur,” ujar Gamawan.

Sobat perlu baca yang ini juga:

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan pesan !!!