Pabrik Kelapa Sawit yang Miliki Sertifikat RSPO

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden RSPO, Derom Bangun mengatakan, saat ini baru ada 25 pabrik kelapa sawit Indonesia yang telah memiliki standar kelapa sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) dari 5 perusahaan kelapa sawit yang ada.
"Memang masih sedikit dibandingkan dengan ratusan perusahaan sawit di Indonesia, tapi sisanya sedang dalam proses sertifikasi," kata Derom, kepada Tempo, Minggu (14/11).

Sedangkan secara internasional, kata dia, hanya ada 75 pabrik sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO. "Perusahaan sawit di Malaysia saya kira lebih banyak yang sudah disertifikasi dibanding Indonesia," ujarnya tanpa merinci jumlah perusahaan di Malaysia.

Derom menyebutkan, kelima perusahaan sawit di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat RSPO yakni Musim Mas, London Sumatra, Hindoli, PT Perkebunan Nusantara III dan Tolan Tiga. Menurut dia, selama ini RSPO menjadi banyak perdebatan dan penolakan sebab ada perbedaan pendapat di lapangan bahwa pengaruh konsumen sawit yang notabene negara Uni Eropa saat ini sangat kuat terhadap perdagangan sawit dunia.

Dia menambahkan, RSPO juga selama ini dianggap menyulitkan seprti contohnya pada salah satu resolusi yang dihasilkan dalam rapat anggota pertemuan RSPO yang diselenggarakan pada 9-11 November mengenai pembukaan lahan baru.



"Dalam RSPO lahan yang akan dibuka harus disurvei apakah ada nilai konservasi tinggi. Tapi untuk itu kan berarti harus ada tim survei yang terkadang di Indonesia orangnya tidak ada. Inilah yang dianggap menyulitkan," paparnya.

Tak hanya itu, kata dia, beberapa pengusaha juga merasa untuk mendapatkan sertifikat RSPO membutuhkan waktu dan biaya tak sedikit. "Contohnya lagi saat perusahaan mau membuka lahan kebun terlebih dahulu harus punya Amdal, sedangkan Amdal ini butuh waktu lama," katanya.

Menurut dia, persyaratan dan prosedur mendapatkan sertifikat RSPO dinilai sulit terutama bagi petani swadaya sebab salah satu prinsip dasar RSPO adalah perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi harus memenuhi peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

"Kalau untuk petani kan ada dua kategori, plasma dan petani swadaya atau bebas. Petani plasma ini dalam mendapatkan sertifikasi akan dibantu oleh inti yaitu perusahan besarnya, sedangkan petani swadaya bisa bergabung dari 1000 petani nanti hanya akan diambil sampel 50 kemudian seluruhnya bisa mendapat sertifikat tersebut," ujarnya menjelaskan.

sumber : http://hileud.com

Sobat perlu baca yang ini juga:

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan pesan !!!