Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI

Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fugnsi UUD 1945


1. Pengertian Hukum Dasar
Pengertian UUD diterjemahkan dari kata “Contitution” (Bah. Inggeris) dalam bahasa Belanda disebut “Grondwet” dan dalam bahasa Jerman disebut “ Grund Gezetze”. Pada dasarnya para ahli ketatanegaraan banyak yg berpendapat bahwa istilah “Contitution” (konstitusi) memiliki pengertian yang luas, yaitu : keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat, cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
Dengan demikian maka “Constitution” meliputi didalamnya Hukum Dasar tertulis (UUD) dan Hukum Dasar tidak tertulis (Konvensi) à lihat penjelasan UUD 1945.
Pengertian Hukum Dasar ialah peraturan hukum yang menjadi dasar berlakunya seluruh peraturan per-uu-an dalam suatu negara.

2.  Pengertian UUD
 UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal2 yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk mengubahnya diperlu kan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibendingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan per-uu-an sehari-hari. 
                            
Pengertian UUD 1945
                             Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari : Pembukaan (4 alinea), Batang Tubuh (16 bab, 37 psl, 3 psl AP dan 2 psl AP) sesuai 4x amandemen, serta Penjelasan.
Naskah resmi UUD 1945 telah dimuat dan disiarkan dalam berita Republik Indonesia Tahun II No.7 yang terbit pada tgl 15 Pebruari 1946.
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, yg mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap penduduk yg berdomisili di wilayah negara RI.

3.    Kedudukan UUD 1945

4.    Sistematika UUD 1945
Yang dimaksud UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari ;
-  Pembukaan (preambule) > terdiri dari 4 alinea ;
-  Batang Tubuh (isi) > yang terdiri dari :
 16 Bab, 37 Pasal, 4 psl . Aturan Peralihan, 2 ayat aturan tambahan
-      Penjelasan resmi > yang terdiri dari :
                   - penjelasan umum
                   - penjelasan pasal demi pasal .

5.    Sifat UUD 1945
Sifat UUD 1945 adalah singkat dan supel yang mengandung arti
- Singakat : artinya bahwa UUD 1945 hanya memuat aturan pokok saja ; memuat garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara neagara dalam menyelenggarakan tugasnya.(Singkatnya juga karena hanya terdiri dari 37 pasal saja).

6.    Fungsi UUD 1945
Sebagai sumber hukum maka UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah norma hukun yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai dengan UUD 1945.

7.    Hubungan Dasar Negara Pancasila dengan UUD 1945
Pancasila menjiwai UUD 1945, karena itu UUD 1945 tidak akan dapat dimengerti dan difahami, atau bahkan akan dilaksanakan secara keliru jika tidak terlebih dahulu memahami dan menghayati Pancasila.

     B.  Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.
Pokok-pokok pikiran itu adalah :
a) Pokok pikiran pertama : “ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.    
b) Pokok pikiran kedua : “ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ”. 
c) Pokok pikiran ketiga : “ Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan “.
Penjabaran pokok pikiran ini pada pasal :1 ayat (2);2;3 dan 37.
d)  Pokok pikiran keempat : “ Negara berdasar atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab “.
Penjabaran pokok pikiran ini pada pasal : 27 s/d 34 UUD 1945

                       

     C.   Batang Tubuh UUD 1945

1.    Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara RI
UUD 1945 selain terdiri dari 16 bab yang mencerminkan identitas pemerintahan negara, juga mengandung prinsip penting yang selalu haurs diperhatikan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh setiap warga negara. Adapun prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut :
a)    Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) ;
b)   Sistem konstitusional ;
c)    Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR ;
d)   Persiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR ;
e)    Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR ;
f)     Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR ;
g)   Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas

2.    Kelembagaan Negara
3.    Lambang-Lambang Persatuan
4.    Perubahan UUD 1945
5.    Kedudukan Aturan Peraihan dan Aturan Tambahan


Sobat perlu baca yang ini juga:

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan pesan !!!