KPK Diminta Awasi Proses Gedung Baru DPR

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau rencana pembangunan gedung baru DPR. Permintaan tersebut kata Muzani, karena salah satu dari lima perusahaan kontraktor yang lolos prakualifikasi tender proyek gedung DPR diduga terlibat kasus suap pembangunan wisma atlet.

"Sikap resmi Fraksi Gerindra dari awal menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Karena adanya keputusan pimpinan DPR melanjutkan rencana tersebut, maka Fraksi Gerindra meminta KPK secara proaktif mengawasi pelaksanaannya," kata Ahmad Muzani, di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/4).

Seperti diketahui, KPK telah menangkap terhadap Sekretaris Menpora, Wafid Muharam dugaan suap dalam proyek pembangunan Wisma Atlit di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang melibatkan PT Duta Graha Indah (DGI). PT DGI tersebut dinyatakan lolos prakualifikasi tender pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran Rp1,1 triliun.

Menyinggung bagaimana posisi PT DGI sebagai salah satu di antara lima perusahaan yang lolos proses prakualisfikasi pembangunan gedung baru DPR, menurut Muzani pihak-pihak terkait harus jernih dalam menyikapinya.

"Harus dibedakan antara dugaan kasus suap yang terungkap dengan hak tender yang dimiliki oleh PT DGI untuk membangun gedung baru DPR. Dugaan itu tidak serta-merta menghilangkan hak PT DGI untuk ikut proses berikutnya," ujar Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani juga memberikan apresiasi positif atas kerja KPK. "KPK kembali menunjukkan taringnya dan kita memberikan apresiasi. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ karena masih teramat banyak kasus-kasus besar yang masih menunggu penanganan dari KPK," harapnya.

Sobat perlu baca yang ini juga:

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan pesan !!!